PEMBUKAAN DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH TAHUN ANGGARAN 2012
Banda Aceh – Pengembangan sumber daya manusia dalam tata organisasi merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan produktifitas aparatur negara, sebagus apapun sarana dan prasarana yang dimiliki suatu organisasi tanpa ditunjang oleh SDM yang
SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN
DI KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2012
Pembangunan hukum pada hakekatnya meliputi pembangunan materi / substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure) yang meliputi aparatur hukum dan budaya hukum (legal culture). Untuk mewujudkan pembangunan materi hukum tersebut diperlukan tataran yang tertib dibidang pembentukan
BIMBINGAN TEKNIS PENYULUHAN HUKUM DASAR KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH TAHUN 2012
Banda Aceh – Untuk membentuk dan membina tenaga penyuluh hukum yang berwawasan luas, menguasai materi dan metode penyuluhan hukum. Sehingga dapat menyebarluaskan materi penyuluhan hukum dengan metode yang tepat bagi masyarakat sebagai sasaran penyuluhan hukum,
Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas dibidang pembinaan pemasyarakatan dan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Seorang petugas pemasyarakatan dituntut harus memiliki mental, fisik dan disiplin yang tinggi merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi
PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS DAN PEJABAT NOTARIS
Bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh pada tanggal 16 Mei 2012 dilaksanakan Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Banda Aceh atas nama:
HARI BHAKTI PEMASYARAKATAN KE-48 TAHUN 2012
Bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banda Aceh tanggal 27 April 2012 dilaksanakan Upacara Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-48, peserta upacara pegawai Kementerian Hukum dan HAM Aceh, pegawai Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang ada di sekitar Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, pejabat eselon
PENUTUPAN DIKLAT KESAMAPTAAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH TAHUN 2012
Banda Aceh- Tugas – tugas penjagaan dan pengamanan pada dasarnya menuntut adanya kesiapan sumber daya manusia yang memiliki keunggulan yang dilandasi oleh adanya penguasan pengetahuan dan kemampuan dibidang tugas keamanan. Berdasarkan hal tersebut maka Kantor Wilayah
PENDAFTARAN PARTAI LOKAL ACEH PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH
Pendaftaran Partai Lokal di Aceh yang berakhir pada tanggal 30 April 2012 pukul 00:00, ada 4 (empat) partai lokal yang mendaftarkan diri ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh, yang diawali oleh Pertai Nasional Aceh (PNA)
RAPAT KOORDINASI DALAM RANGKA PELAKSANAAN INSTRUMEN HAM INTERNASIONAL
Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia dan UUD 1945 sebagai sumber dan landasan Hukum Nasional, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang tercermin dalam sila ke-2 “Kemanusiaan yang adil dan beradab” asas ini merupakan amanah Konstitusional bahwa bangsa
PENDAFTARAN PARTAI POLITIK LOKAL DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH TAHUN 2012
Rabu 24 April 2012 Partai Nasional Aceh (PNA) yang dipelopori mantan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf secara resmi didaftarkan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh. Proses pendaftaran PNA berlangsung di Aula Kanwil Kementerian Hukum
