JAKARTA – Keistimewaan Provinsi Aceh sebagai Otonomi Khusus juga Kenamaan Aceh sebagai Serambi Mekkah, Aceh juga dikenal dengan produk-produk khas dari Indikasi Geografis, Kekayaan Intelektual (KI), dan Kearifan Lokal masyarakatnya. Hal tersebut yang mendorong Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Aceh yang terus menerus mendorong para UMKM serta pemerintah daerah setempat
KUALASIMPANG, Disela-sela kunjungan kerjanya ke wilayah Aceh Timur pada hari Kamis (3/9), Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh, Zulkifli, SH. MH. menyempatkan waktu untuk memberikan penguatan Pembangunan Zona Integritas (ZI) kepada seluruh pegawai di jajaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kualasimpang, pada kegiatan itu turut hadir oleh Kepala
Banda Aceh - Dalam meningkatkan Kriteria Penilaian Daerah Kabupaten/ Kota Peduli HAM ( KKP HAM), guna mewujudkan Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah dalam Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh (Selasa,08/09) melaksanakan Rapat Koordinasi KKP HAM, bertempat di Bangsal Garuda lt.2
ACEH TAMIANG – Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dalam hal ini Narapidana, sesuai amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa "kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan" yang dirasakan oleh WBP, artinya, walaupun WBP secara fisik berada dalam Lapas untuk jangka waktu tertentu, namun mereka tetap memperoleh hak-haknya yang
Banda Aceh – Sebagai salah satu Provinsi dengan Otonomi Khusus, Masyarakat Aceh memiliki hak untuk membentuk Partai Politik Lokal (Parlok) dengan mengedepankan aspirasi dan kehendak rakyat. Penyempurnaan terkait dinamika politik di Aceh senantiasa dilakukan, sejak UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 hingga
Aceh Tamiang, Bekerja sama dengan Kabupaten Aceh Tamiang, Kanw Kemenkumham Aceh menyelenggarakan Diseminasi Merk, Kekayaan Komunal dan Implementasi HAKI bertempat di Gedung Serba Guna Sanggar Kegiatan Belajar Aceh Tamiang dan Dihadiri oleh Bupati Aceh Tamiang, H. Mursil, S.H., M.Kn., Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Aceh Aceh Tamiang, serta
LANGSA, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh sebagai instansi vertikal Kemenkumham di wilayah turut serta berkomitmen dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagai bentuk perwujudan reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan
Aceh - Selasa, 01 September 2020 telah dilaksanakan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) untuk formasi Non SLTA yang dilaksanakan di Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh. Kegiatan tersebut dimulai dengan registrasi peserta pada pukul 07.00 wib.
Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) ini merupakan rangkaian kegiatan dari penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil
LANGSA, Bertempat di Aula Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh, Zulkifli berkesempatan melakukan kunjungan kerja di wilayah Aceh Timur untuk menghadiri apel deklarasi anti narkoba dan penyerahan penghargaan kepada petugas yang telah menggagalkan penyelundupan narkoba di Lapas Kelas IIB Langsa. Jumat (4/9). Kegiatan itu diikuti pula
BANDA ACEH – Diklat Kepemimpinan Tingkat II (Pim II) dilaksanakam untuk meningkatkan kompetensi kepemimpinan strategis pejabat struktural eselon II yang berperan melaksanakan tugas dan fungsinya, Kanwil Kemenk tengah Pandemi COVID-19, Bertempat di ruang Kepala Divisi masing-masing, Kepala Divisi Administrasi (Rudi Hartono), Kepala Divisi Pemasyarakatan, (Nirhono Jatmokoadi), dan Kepala Divisi Keimigrasian
