LANGSA, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh sebagai instansi vertikal Kemenkumham di wilayah turut serta berkomitmen dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagai bentuk perwujudan reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini dilakukan oleh Kakanwil dengan melakukan serangkaian Kunjungan Kerja di Wilayah Aceh Timur dalam rangka penguatan Zona Integritas menuju WBK/WBBM kepada Satker masing-masing Kantor Imigrasi Kelas II TPI Langsa dan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Langsa pada Jumat (04/09), selain telah dilaksanakan pula kegiatan serupa pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala Simpang dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa.
Dalam kegiatan Penguatan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK-WBBM oleh Kakanwil masing-masing Satker menampilkan dan memulai dengan teriakan yel-yel oleh para pegawai sebagai tanda semangat dan komitmen keseriusan dari pimpinan dan seluruh jajarannya untuk membangun ZI menuju WBK-WBBM serta dilanjutkan dengan sambutan dan laporan dari masing-masing Kepala Satuan Kerja kemudian dilanjutkan dengan arahan Kakanwil.
Dalam arahannya Kakanwil menyampaikan kepada seluruh jajaran. Bahwa Satker di Aceh yang diusulkan berjumlah 21 Satker dan telah berhasil lolos dalam penilaian oleh TPI (Tim Penilai Internal) kemudian dapat diusulkan untuk medapatkan Satker berpredikat WBK – WBBM ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Adapun tahapan saat ini sedang dilakukan proses penilaian oleh Kemenpan RB sebagai Tim Penilai Nasional (TPN), ujarnya.
Harapan Kakanwil Semoga Satker yang telah diusulkan termasuk Kantor Imigrasi Kelas II Langsa dan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Langsa dan seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham semakin termotivasi dan lebih terpacu untuk terus bekerja keras terutama dalam meningkatkan dan menjaga integritas. Kuncinya adalah tingkatkan pemahaman pembangunan Zona Integritas mulai dari Pimpinan sampai ke seluruh jajaran di bawahnya. lebih lanjut pula agar seluruh Tim Kerja Satker juga memonitoring dan evaluasi secara berkala untuk senantiasa berkoordinasi dengan Tim Kanwil.
Pada kesempatan ini Kasubag Humas RB dan TI Kanwil Aceh, Ida Meilani melaksanakan penguatan Teknis pelaksanaan dan hasil Survey Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang merupakan pemenuhan komponen hasil. Hasilnya harus menunjukkan Trend Positif, sehingga pada saat penilaian akhir oleh Tim Penilai Nasional (TPN) semua kriteria yang dipersyaratkan dapat terpenuhi.
Lebih lanjut, Kakanwil menjelaskan mengenai panduan dalam pembangunan ZI yaitu PermenpanRB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Instansi Pemerintah yang meliputi 6 Area Perubahan yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik. “Dari ke-6 area perubahan yang harus dipenuhi data dukungnya dan harus dilaksanakan sesuai dengan Lembar Kerjanya. Apa yang kurang kita lengkapi, apa yang belum dilaksanakan kita laksanakan. Yang mana semua pelaksanaan tersebut harus dilaporkan dan didokumentasikan sesuai dengan tata naskah dinas elektronik Kemenkumham,” jelas Kakanwil.
Kakanwil juga menekankan kepada seluruh jajaran agar memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak ada praktek percaloan, harus bebas pungli, petugas responsif, prosedur yang jelas, biaya yang transparan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kepastian waktu penyelesaian. “Kepada para pimpinan dan pejabat satker, kalian harus berperan aktif dan saling bersinergi untuk terus meningkatkan pemahaman dan internalisasi Pembangunan Zona Integritas di wilayah kerjanya masing-masing. Sedangkan untuk garda terdepan pelayanan, selalu utamakan sikap 5S, Senyum Salam Sapa Sopan Santun. Juga jika ada ide mengenai inovasi pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat, segera laporkan dan buat SOP-nya agar bisa diterapkan,” pesan Kakanwil.
Red. Humas Kanwil Kemenkumham Aceh
#KumhamPasti