BANDA ACEH - Setiap Kepala UPT di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh diminta untuk menyukseskan upaya pembangunan zona integritas.
"Semua kita, harus komit untuk menyukseskan pembangunan zona integritas, mewujudkan reformasi birokrasi, dan itu hal mutlak yang harus kita lakukan," kata Kakanwil Kemenkumham Aceh, Meurah Budiman, Rabu (24/1/2024).
Hal tersebut diharapkan Meurah Budiman saat menutup Rapat Koordinasi dan Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Tahun 2024 di Hotel Grand Nanggroe, Banda Aceh.
Ia mengungkapkan, sejak awal kegiatan kantor wilayah berupaya menghadirkan narasumber yang berkompeten dan ahli pada bidangnya masing-masing.
"Yang bertujuan agar komitmen kita dalam percepatan reformasi birokrasi berjalan tanpa hambatan yang berarti," sambung Meurah.
Bukan hanya itu, Kakanwil Meurah Budiman mengungkapkan momentum perubahan penting pada rapat koordinasi tahun ini.
Sebab, setiap Kepala UPT telah dibagi ke dalam komisi untuk dievaluasi atas hasil kinerja tahun 2023 dan memaparkan rencana kerja tahun 2024 oleh pimpinan tinggi pratama.
"Rapat koordinasi tidak lagi dianggap semata sebagai kegiatan formalitas tanpa makna dan esensi, tetapi merupakan kegiatan produktif untuk merumuskan kebijakan masa depan yang lebih konkret," ujar Meurah.
Pada kesempatan itu, Meurah Budiman mengapresiasi 5 UPT terbaik atas hasil evaluasi dan perencanaan. Kelima UPT tersebut diantaranya Lapas Kelas IIB Langsa, Rutan Kelas IIB Singkil, Kanim Kelas II TPI Sabang, Lapas Kelas IIB Kota Bakti, dan Bapas Kelas II Kutacane.
Terakhir, Meurah mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras mengoptimalkan kinerja Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh.
