Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe, merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Instansi Pemerintah yang berada dibawah Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh. Kantor Imigrasi Kelas II Lhokseumawe lahir pada tahun 1964 yang ketika itu bernama Kantor Imigrasi Daerah Setengah Lhokseumawe dengan wilayah kerja pada saat itu meliputi Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Tengah (sekarang Wilayah Kantor Imigrasi Kelas III Takengon), Kabupaten Aceh Timur (sekarang Wilayah Kantor Imigrasi Kelas II Langsa) dan Kabupaten Aceh Tenggara. Dan sesuai perkembangan zaman, Kantor Imigrasi Daerah Setengah Lhokseumawe berubah namanya menjadi Kantor Imigrasi Daerah Lhokseumawe. Yang pada masa itu masih belum memiliki gedung kantor sendiri (menyewa sebuah toko). Baru pada tahun 1970 yang namanya masih Kantor Imigrasi Daerah Lhokseumawe telah memiliki gedung Kantor sendiri yang letaknya di Jl. Pelabuhan No.5 Lhokseumawe yang sekarang ditempati sebagai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe.

Kemudian pada awal tahun 1970-an Kantor Imigrasi Daerah Lhokseumawe berubah nama menjadi Resort Imigrasi Lhokseumawe, namun pada akhir tahun yang sama tahun 1970. berubah lagi namanya menjadi Kantor Imigrasi Kelas II Lhokseumawe. Setelah dibangun sebuah gedung kantor yang baru pada tahun 1992 dan baru dapat difungsikan pada bulan April 1993, segala aktivitas Kantor Imigrasi Kelas II Lhokseumawe yang sebelumnya beralamat di Jl. Pelabuhan No. 5 Lhokseumawe dipindahkan ke gedung baru yang letaknya di Jl. Medan Banda Aceh Peunteut Lhokseumawe.

Sebagaimana diketahui bahwa Aceh adalah daerah yang sering dilanda konflik sehingga pada tahun 1999, tepatnya pada tanggal 3 Januari tahun 1999 terjadi kerusuhan massal yang mengakibatkan seluruh instansi pemerintah dibakar oleh sekelompok demonstran, amuk massa tersebut mengakibatkan dibakarnya banyak gedung Kantor Instansi Pemerintah yang salah satunya adalah gedung Kantor Imigrasi Kelasi II Lhokseumawe yang beralamat di Jl. Medan Banda Aceh Punteut Lhokseumawe.

Setelah terbakarnya bangunan gedung Kantor tersebut dan untuk sementara waktu semua pelayanan keimigrasian dialihkan ke Kantor Imigrasi Banda Aceh dan Kantor Imigrasi Langsa. Baru pada bulan Juli tahun 2000 Kantor Imigrasi Kelas II Lhokseumawe kembali dapat memberikan pelayanan Keimigrasian dengan menempati rumah dinas Kepala Kantor di Jl. Pelabuhan No. 1 sambil menunggu renovasi gedung Kantor lama di Jl.Pelabuhan No. 5 Lhokseumawe yang selesai dan bisa ditempati pada bulan Februari tahun 2003. Karena berbagai situasi dan kondisi keamanan maupun dikarenakan renovasi bangunan Kantor dan penggantian pimpinan awal tahun 2006 sampai dengan januari 2008, setelah direnovasi kembali menempati gedung Kantor di Jl. Medan Banda Aceh kemudian Februari 2008 atas berbagai pertimbangan kembali menempati gedung Kantor di Jl. Pelabuhan No. 5 hingga sekarang. Seiring Perkembangan zaman dan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia R.I. Nomor : M.HH.03.OT.01.01 tahun 2012. Tentang Pembentukan Kantor Imigrasi Kelas III Takengon dan Kantor Imigrasi Kelas II Labuhan Bajo, maka sejak itulah Wilayah kerja Kantor Imigrasi II Lhokseumawe yang sebagiannya telah menjadi Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas III Takengon, Sehingga untuk saat ini wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe hanya terdiri dari wilayah Kab. Aceh Utara, wilayah Kab. Bireuen dan wilayah Kota Lhokseumawe.

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh merupakan satuan kerja atau unit pelaksana teknis bagian dari Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjalankan fungsi Keimigrasian di daerah kabupaten, kota atau kecamatan. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis yang bergerak dibidang Keimigrasian yang bertujuan memberikan pelayan keimigrasian kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh terletak di Jl. Merdeka No.4, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat. Kantor ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.14.PR.PR.07.04 Tahun 2003 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M. 03. PR. 07.04 Tahun 1991 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Imigrasi, dengan wilayah kerja 7 Kabupaten dan 1 Kota yang terdiri atas:
1. Kab. Aceh jaya
2. Kab. Aceh Barat
3. Kab. Nagan Raya
4. Kab. Aceh Barat Daya
5. Kab. Aceh Selatan
6. Kab. Aceh Singkil
7. Kab. Simeulue
8. Kota Subulussalam

Sejarah keimigrasian di Indonesia mencerminkan perjalanan yang panjang dan penuh perubahan sepanjang masa. Selama masa penjajahan Hindia Belanda, pada tahun 1913, Kantor Sekretaris Komisi Imigrasi didirikan untuk mengatur kedatangan warga asing ke wilayah Hindia Belanda. Pada tahun 1921, lembaga tersebut berubah menjadi Dinas Imigrasi. Selama masa penjajahan, Hindia Belanda menerapkan kebijakan imigrasi "pintu terbuka," yang secara efektif membuka pintu bagi orang asing untuk masuk, tinggal, dan menjadi warga Hindia Belanda. Namun, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah Indonesia mengambil alih kontrol atas kebijakan imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi dibentuk untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan imigrasi. Sejak saat itu, Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengalami berbagai transformasi dan reformasi, termasuk perubahan dalam struktur organisasi dan regulasi imigrasi. Saat ini, Direktorat Jenderal Imigrasi memainkan peran strategis dalam mengelola perlintasan perbatasan, mengawasi warga asing, dan memfasilitasi perjalanan wisatawan dan pebisnis, sambil menjaga keamanan perbatasan Indonesia. Sejarah ini mencerminkan kompleksitas perkembangan imigrasi di Indonesia sepanjang waktu.

Setelah melalui perjalanan yang panjang sejak tahun 1967, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang kembali dibuka pada tahun 2000 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor: M.01.PR.02.04 Tahun 2000 Tanggal 20 September 2000 tentang dibukanya Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang. 

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawah Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh merupakan perpanjangan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah yang mempunyai pelaksanaan tugas di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berlokasi di Jalan Teuku Umar Nomor 11 Gampong Kuta Ateuh Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang memiliki tugas dan fungsi di bidang Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH.-10.OT.01.03 Tahun 2019 tentang Kantor Imigrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI dengan ruang lingkup kewenangan meliputi wilayah 4 (empat) kecamatan yaitu kecamatan Sukakarya, Sukajaya dan Sukamakmue di Kota Sabang dan kecamatan Pulo Aceh di Kabupaten Aceh Besar serta Pulau Breuh, Pulau Nasi dan Pulau Teunom serta pulau-pula kecil disekitarnya.

Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Takengon, beralamat di Desa Kebet, Kecamatan  Bebesen, Takengon, Kabupaten Aceh Tengah.

Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Takengon merupakan Unit Pelaksana Teknis yang memiliki tugas melaksanakan sebagian Tugas Direktorat Djenderal Imigrasi di Wilayah Kerjanya baik dalam hal Pelayanan maupun Penegakan Hukum Keimigrasian. Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Takengon meliputi 4 Kabupaten terdiri dari Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues dan Aceh Tenggara.

Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Takengon memiliki jumlah pegawai sebanyak 35 orang yang terdiri dari 26 orang ASN dan 10 orang PPNPN.