BANDA ACEH – Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh terus menyusun langkah strategis guna meningkatkan efisiensi dan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN).
“Langkah ini harus kita susun dan rencanakan dengan baik, inventarisir permasalahan hari ini merupakan bagian dari upaya untuk mencapai tata kelola yang lebih baik dalam mengelola keuangan dan BMN,” ungkap Kadiv Administrasi Sri Yusfini Yusuf, Selasa (9/1/2023).
Sri Yusfini mengatakan hal tersebut saat memimpin rapat koordinasi Subbagian Keuangan dan BMN yang dihadiri Said Khaizir, Kasubbag Keuangan dan BMN beserta seluruh jajaran.
Rapat ini digelar dua sesi dimana pertama Sri Yusfini terlebih dahulu rapat dengan pengelola keuangan yang kemudian dilanjutkan dengan pengelola BMN.
Lebih lanjut, Yusfini mengatakan fokus utama dari rapat ini adalah menjaga aset-aset negara dengan lebih baik. Dengan memastikan bahwa barang milik negara dikelola dengan tepat.
“Kemenkumham Aceh mempunyai sejumlah aset tanah di beberapa kabupaten, ini harus kita perjelas statusnya,” ungkap Yusfini.
Disisi lain, terkait pengelolaan keuangan Yusfini meminta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk dapat bekerjasama dengan baik, menjalin komunikasi dan memastikan transparansi keuangan.
“Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) untuk dapat menjalin komunikasi dengan pemangku kegiatan, mengontrol IKPA dan pertanggungjawaban kegiatan,” sebutnya.
Kedepan, Yusfini meminta kepada seluruh pengelola keuangan dan BMN untuk menjalankan tugas dengan baik. Ia menilai, pengelola keuangan dan BMN mempunyai peran vital dalam memastikan birokrasi yang akuntabel dan transparan.
