JAKARTA - Pimpinan Tinggi Pratama Kemenkumham Aceh menghadiri langsung Rapat Koordinasi Pengendalian Program Dukungan Manajemen yang digelar dari tanggal 16–19 Juli 2024 di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh Meurah Budiman dan Kadiv Administrasi Sri Yusfini Yusuf bersama Pimti Pratama pada Unit Eselon I dan seluruh Kantor Wilayah akan membahas sejumlah agenda penting pada kegiatan ini.
Kepala BSK Hukum dan HAM, Y. Ambeg Paramarta selaku Ketua Steering Committee menjelaskan definisi dari kegiatan dukungan manajemen ini.
Kegiatan yang bertemakan "Optimalisasi Peran Dukungan Manajemen Yang Semakin PASTI dan Berdampak" ini merupakan pendukung pelaksanaan fungsi Kementerian yang dilaksanakan oleh unit teknis sebagai salah satu upaya menyukseskan dan mewujudkan program output dan outcome.
"Hal itu meliputi Perencanaan, Keuangan, Pengelolaan BMN, Sumber Daya Manusia, Kehumasan dan Pengelolaan Arsip, hingga Teknologi Informasi," sebut Ambeg.
Ambeg melanjutkan, seluruh upaya yang dilakukan ini untuk meningkatkan indeks reformasi birokrasi yang pada tahun 2023 sudah mencapai 83,63.
"Dimana sebelumnya pada tahun 2022 Kemenkumham sempat turun di angka 79,55," ungkapnya.
Sejumlah rangkaian kegiatan akan dilaksanakan pada Rakordal Program Dukman Tahun 2024 ini. Nantinya, seluruh unit utama dan kantor wilayah akan dibagi ke dalam tiga komisi. Kanwil Aceh termasuk dalam komisi I.
Komisi I akan membahas terkait Perencanaan dan Keuangan, Komisi II membahas SDM dan BMN, dan Komisi III SPBE, Kehumasan, dan Kearsipan.
Usai mendapatkan arahan dari Ketua SC, seluruh peserrta Rakordal mendapatkan materi Membangun Budaya Integritas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Adapun yang bertindak sebagai narasumber adalah Fachruddin Putra Jay, Tenaga Ahli Madya SPI Monitoring KPK RI.
