Bener Meriah - Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh terus mendorong Kabupaten/Kota di Aceh untuk melakukan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.
Ada banyak hal yang dapat dilakukan, salah satunya dengan mengikuti Penilaian Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia dan melakukan Pelaporan Aksi HAM.
Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM yang diwakili oleh Kabid HAM Irfan mengungkapkan hal tersebut pada Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pelaporan Capaian Aksi HAM, Senin (20/3/2023) yang dilaksanakan di Ruang Rapat Setda Kabupaten Bener Meriah.
“Predikat Peduli HAM harus terus ditingkatkan. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama, tentunya Tim Kanwil Kemenkumham Aceh terus laksanakan kooordinasi dan membuka ruang konsultasi dengan Pemerintah daerah,” ungkap Irfan.
Irfan menekankan pentingnya peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemajuan dan penegakan HAM di Wilayah Aceh, lebih lanjut dijelaskan perihal indikator-indikator yang harus diperhatikan dalam penilaian KKP HAM dan Pelaporan Aksi HAM.
Selanjutnya, Ia pun mengatakan bahwa Rakor Pelaksanaan Pelaporan Capaian Aksi HAM Tahun 2023 yang dilaksanakan di Kabupaten Bener Meriah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaporan. Sebab, pada tahun sebelumnya berdasarkan evaluasi yang dilakukan Benet Meriah mendapat nilai terendah dari seluruh Kabupaten yang ada di Aceh.
“Kami ingin mengetahui apa yang menjadi hambatan dan kendalanya, inilah yang mendorong kami melakukan koordinasi,” kata Irfan.
Pada kesempatan yang sama, Kasubbid Pemajuan HAM Hasballah menambahkan bahwa RANHAM dengan masa pelaporan 4 bulan sekali, yaitu : B04, B08 dan B12 dan mengisi Format Aksi untuk menjawab 4 (empat) isu HAM Utama yang menjadi prioritas, yaitu: Hak Perempuan, Hak Anak, Hak Disabilitas dan Hak Masyarakat Adat.
Selanjutnya Hasballah menjelaskan secara teknis untuk memberi pemahaman tata cara pengisian per Aksi HAM sesuai kelompok prioritas sasaran RANHAM dan data dukungnya sesuai format Aksi HAM, dimana salah satu kendala dalam pelaporan Aksi HAM adalah kurangnya pemahaman dalam pengisian form sesuai format yang diberikan.
Acara Rakor tersebut dibuka oleh Kabag Hukum yang dalam hal ini juga sebagai Plt Asisten II Setda Kabupaten Bener Meriah Samusi Purnawira Dade sekaligus menjadi Narasumber, didampingi oleh Kasubbid Pemajuan HAM Hasballah dan Kepala Kesbangpol Bener Meriah M. Jafar.
Usai kegiatan, Pemkab Bener Meriah menyampaikan kesiapan dan antusiasme mengikuti Penilaian KKP HAM Tahun 2023 dan akan menghimpun dan mengirimkan data dukung untuk dilakukan pemeriksaan dan verifikasi.
#KemenkumhamAceh
#KumhamSemakinPasti
