BANDA ACEH – Kepala Divisi Administrasi Kemenkumham Aceh, Sri Yusfini Yusuf, menekankan pentingnya perencanaan kebutuhan BMN yang matang. Hal itu ia ungkapkan pada kegiatan pendampingan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun Anggaran 2026 melalui aplikasi SIMAN V.2 pada Rabu (04/09/2024).
“Penyusunan RKBMN harus berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian atau Lembaga, standar barang, dan standar kebutuhan,” ujarnya.
Sebanyak 37 operator BMN satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh mengikuti arahan tersebut secara virtual. Yusfini pun menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memastikan penyusunan RKBMN dilakukan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Lebih lanjut, Sri Yusfini juga menyampaikan bahwa penyusunan RKBMN harus memperhatikan kebutuhan masing-masing satuan kerja. Hal ini penting agar perencanaan yang dibuat dapat mengakomodasi seluruh kebutuhan dan tidak terjadi pemborosan.
“Harus tepat dan akurat,” ungkap Yusfini.
Sementara itu, Kasubbag Pengelolaan Keuangan dan BMN, Said Khaizir, menjelaskan adanya beberapa kekurangan dokumen dalam penyusunan RKBMN TA 2026. Kekurangan tersebut terutama terkait dengan pengadaan kendaraan dinas dan bangunan/rumah negara.
Menanggapi hal tersebut, Said Khaizir menghimbau kepada seluruh satuan kerja agar segera melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan. Selain itu, dalam pengajuan pengadaan bangunan gedung kantor maupun rumah negara, perlu dipertimbangkan penambahan pegawai di tahun bersangkutan dan kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
“Beberapa kekurangan yang ditemukan antara lain belum lengkapnya dokumen komposisi pegawai, belum adanya surat penghapusan atau surat pernyataan akan dihapus, serta belum adanya pembahasan dengan pihak PUPR untuk pengadaan bangunan,” jelas Said.
Kegiatan pendampingan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyusunan RKBMN di lingkungan Kanwil Kemenkumham Aceh. Dengan perencanaan yang matang dan dokumen yang lengkap, diharapkan pelaksanaan pengadaan barang milik negara dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
