RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN ANGGARAN UNTUK TAHUN 2013 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH TAHUN 2012
Reformasi dalam bidang Pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana amanat Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara khususnya dalam sistem penganggaran telah banyak membawa perubahan yang sangat mendasar, sehingga perubahan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang sangat fundamental mennuntut perlunya sistem perencanaan program dan rencana kerja yang diprioritaskan, untuk memantapkan perencanaan program, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh melaksanakan rapat Koordinasi Penyusunan Anggaran untuk tahun Anggaran 2013 pada tanggal 27 s/d 28 Februari 2012 di Hotel Kuala Radja Banda Aceh, peserta rapat pejabat eselon II,III,IV dan Kepala Unit Pelaksana Teknis jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh dan sebagai Narasumber dari Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan HAM R.I, BPKP perwakilan Aceh dan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Wilayah Aceh.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh H. YATIMAN, S.H., M.Hum., Ph.D dalam sambutannya menyampaikan, Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) merupakan penyusunan Anggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan outputnya. Dalam rangka penerapan Penganggaran berbasis kinerja dimaksud maka kerangka acuan kegiatan (KAK) atau TOR yang akan benar – benar menggambarkan alur pikir dan keterkaitan antara kegiatan dengan program dan bagaimana output kegiatan tersebut dicapai melalui komponen input.
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian / Lembaga (RKA - KL) harus dapat melakukan review secara menyeluruh bukan hanya menyangkut kegiatan namun juga program – program, oleh karena itu harus betul – betul meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran sesuai program prioritas yang telah dirumuskan.
Diakhir sambutannya Kakanwil mengharapkan melalui rapat koordinasi RKA-KL ini mengharapkan alokasi Anggaran tahun 2013 untuk Kanwil Aceh dan jajarannya lebih besar dari tahun 2012 dilihat dari Kekhususan Aceh dan wilayah yang luas terutama Anggaran perjalanan dinas, dan diharapkan Rakor Penyusunan Anggaran untuk tahun 2013 ini dapat memberikan manfaat nyata sesuai kebutuhan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh dan jajarannya. (HH-Humas)