Banda Aceh, Bertempat di halaman kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh dilaksanakan apel pagi yang diikuti oleh Kantor Wilayah, seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan Keimigrasian seluruh Aceh yang direlai melalui aplikasi Zoom. (Senin, 12 Oktober 2020).
Selaku role model dalam menggelorakan semangat pegawai untuk meraih WBK Kepala Divisi Keimigrasian dalam amanatnya menjadi pembina apel memberikan motivasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkumham Aceh.
Apel pagi yang bertemakan "Iqra"(bacalah) diangkat oleh pembina apel karena memiliki Korelasi yang mana dengan membaca kita dapat memahami dan mengetahui ilmu pengetahuan dalam meningkatkan kinerja maupun dalam rencana mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
Selanjutnya disampaikan bahwa setiap Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Ketua Kelompok Kerja (pokja) pembangunan Zi wajib membaca dan memahami terkait tugas dan fungsi dari 6 (enam) area perubahan, sehingga dengan adanya Ilmu didiri kita tidak ada ketidakmungkinan untuk kita tidak dapat meraih WBK.
Selanjutnya beliau menegaskan kepada seluruh ASN Hindari perilaku yang tidak patut dilakukan oleh seorang ASN yaitu Kudis (kurang disiplin) dan Kusam (kurang semangat) sehingga dalam mendapatkan WBK bukan hanya menjadi angan-angan namun dapat menjadi kenyataan.
Pembina apel juga menyampaikan pesan dari Menteri Hukum dan HAM bahwa Kemenkumham harus mencapai Minimal 70% UPT (Satuan Kerja) dari yang di usulkan WBK/WBBM dapat meraih Predikat WBK/WBBM. Oleh karena itu jika Kanwil Kemenkumham Aceh yang diusulkan 21 satuan kerja maka paling tidak 15 satuan kerja dapat memperoleh predikat WBK, harapnya.
Selanjutnya, sebagai pribadi yang cerdas maka kita harus Mampu Membaca situasi dan kondisi dalam meraih WBK. Berbicara mengenai waktu kita harus berhikmat kepada Tuhan untuk memanfaatkan waktu yg telah diberikan dalam memberikan kontribusi nyata untuk berkinerja. Yaitu dengan kita selalu bersyukur, sabar, taat dan bertobat dari segala hal yang dapat merugikan.
Meraih WBK adalah impian kita bersama, maka dalam melakukan tersebut harus di kembalikan kepada diri kita sendiri apakah dalam memberikan pelayanan kita memberikan aura positif, kesan yg menyenangkan bagi masyarakat dan mampu memberikan kepuasan dalam melayani. Lebih lanjut tentang Survei Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dalam grafik tidak boleh ada yang merah, jika ada berarti ada kelemahan, sehingga kita harus segera mengevaluasi untuk diperbaiki sesuai dengan rekomendasi.
Untuk meraih WBK, tahap memberikan pelayanan sekarang tidak boleh ada kesalahan, komplain atau stigma buruk terhadap organisasi maupun individu ASN, tutup nya.
Red. Humas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.
