Banda Aceh - Divisi Imigrasi Kemenkumham Aceh mengikuti pengarahan dari Direktorat Jenderal Imigrasi melalui video teleconference pada hari ini, Selasa (16/3/2021) bertempat di Law and Human Rights Centre, Kanwil Kemenkumham Aceh.
Turut serta dalam kegiatan pengarahan ini, Kadiv Imigrasi, Sjachril dan diikuti juga oleh Kabid Zinfokim, Kakanim Kelas I TPI Banda Aceh, Kakanim Kelas II TPI Lhokseumawe, Kakanim Kelas II Meulaboh, Kakanim Kelas II TPI Langsa, dan Kakanim kelas III Non TPI Takengon.
Direktur Jenderal Imigrasi, yang diwakili oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi, Zaeroji, SH, MH, dalam pembukaan menjelaskan, tujuan dari pengarahan ini adalah untuk membahas terkait perencanaan dan evaluasi keimigrasian kedepannya. Dirinya mengungkapkan ada beberapa masalah dari hasil temuan BPK-RI seperti masalah anggaran dan dokumen keimigrasian.
“Permasalahan temuan BPK; dokumen keimigrasian seperti dokumen paspor yang rusak produksi, salah cetak dan kitas, dan masalah anggaran,” ungkapnya.
Kemudian, dalam kegiatan ini diberikan materi terkait dengan Implementasi Layanan Keimigrasian dan Kebijakan Visa Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. Kendati dalam kondisi pandemi, menurut Zaeroji pelayanan keimigrasian harus tetap dilaksanakan dengan baik. Walaupun dalam prosesnya harus dilakukan penyesuaian dikarenakan perubahan kebijakan atau regulasi.
Kegiatan zoom meeting ini diikuti oleh Kepala Divisi Keimigrasian, Kepala Kantor Imigrasi, dan Kepala Rumah Detensi Imigrasi di Seluruh Indonesia. Pengarahan ini diharapkan menjadi catatan penting bagi kantor wilayah dan selurut UPT Imigrasi di seluruh Indonesia dalam melaksanakan pelayanan imigrasi.
Kegiatan yang juga melibatkan kepala kantor imigrasi se-Aceh ini, diharapkan nantinya dapat menjadi catatan penting bagi kantor wilayah dan selurut UPT Imigrasi di seluruh Indonesia dalam mengevaluasi kerja dan melaksanakan pelayanan imigrasi.
Red. Humas Kanwil Kemenkumham Aceh
#KumhamPasti