BANDA ACEH – Sri Yusfini Yusuf, Kadiv Administrasi secara terang-terangan menyampaikan bahwa Kantor Wilayah Aceh akan mendukung penuh peningkatan perolehan nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Kemenkumham pada Tahun 2024.
“Ya tentunya ini menjadi komitmen kita bersama, selaras selangkah dengan pusat melalui Biro PBMN dan PBJ meningkatkan ITKP, karena memang ini menjadi hal yang krusial dan fundamental,” terang Yusfini, Rabu (27/12/2023).
Hal tersebut diungkapkannya usai mengikuti kegiatan Evaluasi dan Bimbingan Teknis Pencatatan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2023. Secara terpisah, kegiatan ini diikuti pula oleh Kepala Bagian Umum, Kepala Subbagian Keuangan dan BMN, para PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), dan fungsional PBJ secara virtual.
Sebelumnya, Kepala Biro Pengelolaan BMN dan PBJ, Novita Ilmaris menyampaikan, peningkatan nilai ITKP dibutuhkan strategi khususnya indikator penilaian Pemanfaatan Sistem Pengadaan.
“Diantaranya terdiri atas e-Purchasing, Non e-Tendering/Non e-Purchasing, e-Tendering dan e-Kontrak,” sebut Novita.
Upaya lainnya adalah dengan menyelesaikan paket e-Purchasing Tahun 2023 sampai dengan penilaian kinerja penyedia dan pembatalan paket e-Purchasing Tahun 2023 yang tidak dilaksanakan.
Kemudian lanjut Novita dengan mencatat paket-paket Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung Tahun 2023 yang tidak dilaksanakan melalui SPSE.
“Penginputan e-Kontrak untuk paket-paket Seleksi, Tender, Tender Cepat, Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung Tahun 2023 yang dilaksanakan melalui SPSE,” ungkapnya.
#KemenkumhamAceh
#MeurahBudiman
#KanwilAcehPastiBereh
#pastiwbk
#KumhamPasti
