BANDA ACEH - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
"Pencapaian ini (WBK/WBBM) bukan hanya menjadi kebanggaan bagi Kementerian semata, tetapi juga menandakan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat," kata Sri Yusfini Yusuf, Kadiv Administrasi Kemenkumhan Aceh, Rabu (31/1/2024).
Hal itu diungkapkannya usai mengikuti workshop yang merupakan rangkaian dari kegiatan Persiapan Analisa Dokumen Data Dukung Satuan Kerja Usulan WBBM Tahun 2024 secara virtual.
Seperti yang diketahui, Kemenkumham menggelar kegiatan tersebut dari tanggal 31 Januari – 3 Februari 2024 di Hotel Aryaduta, Bandung, dimana pembukaan resmi akan dilaksanakan pada esok hari.
Pada Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh, workshop ini diikuti secara virtual yang dihadiri oleh Kadiv Administrasi Sri Yusfini Yusuf, sejumlah pejabat administrator dan pengawas, serta staf pada Subbag Humas, RB, dan TI.
Pada hari ini, tiga orang narasumber dari Kementerian Keuangan dihadirkan untuk memaparkan strategi meraih predikat WBBM.
Dari pemaparan tersebut, salah satu aspek utama yang ditekankan dalam upaya meraih predikat WBBM adalah peningkatan efisiensi dalam proses administratif.
Kemenkumham harus melahirkan berbagai inisiatif dan inovasi untuk mempercepat proses administratif, termasuk penerapan sistem yang lebih terintegrasi dan penggunaan teknologi informasi yang mutakhir.
"Komitmen kita untuk terus meningkatkan pelayanan publik dan menjaga integritas birokrasi harus menjadi landasan kuat dalam mencapai tujuan tersebut," tutup Yusfini.
