Banda Aceh - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh melaksanakan Rapat terkait dengan Penyampaian Pagu Indikatif Satuan Kerja Wilayah Tahun Anggaran 2022 hari ini, Jumat (28/5/2021).
Bertempat di Ruang Corpu Kanwil Kemenkumham Aceh, rapat ini digelar secara virtual melalui media Zoom. Hadir dalam rapat virtual ini Kadiv Administrasi (Rakhmat Renaldy), Kasubbag Program dan Pelaporan (Arabi), dan diikuti oleh Kepala UPT Pemasyarakatan dan Keimigrasian di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Aceh.
Rakhmat Renaldy mengatakan, sebagaimana diketahui, pagu indikatif merupakan perkiraan pagu anggaran yang diberikan kepada Kementerian/lembaga sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja.
"Proses penyusunan anggaran dimulai dari penyusunan Pagu Indikatif sebagai indikasi awal kebutuhan anggaran untuk membiayai pelaksanaan kegiatan dan target kinerja yang akan dicapai ditahun yang akan datang," jelas Rakhmat Renaldy.
Oleh karena itu, menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor:SEK.PR.01.04-36 Tanggal 24 Mei 2021 perihal Penyampaian Pagu Indikatif Satuan Kerja Wilayah TA 2022, Rakhmat Renaldy menegaskan bahwa dalam penyusunan kegiatan prioritas nasional harus mengacu kepada alokasi anggaran dan target yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, dijelaskan juga tentang kebijakan belanja barang terkait efesiensi belanja barang operasional dan belanja non prioritas yang sejalan dengan pola kerja baru dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.
Lebih lanjut, Ia juga menjelaskan penyusunan pagu indikatif harus memprioritaskan pengalokasian kegiatan yang mendukung capaian reformasi birokrasi serta kinerja Kementerian Hukum dan HAM.
Khusus untuk satuan kerja Pemasyarakatan di Wilayah, penyusunan memprioritaskan Pemenuhan kebutuhan kelompok rentan dan maternal. Selain itu, layanan pendidikan dan pengentasan anak serta pelatihan keterampilan anak juga harus menjadi perhatian khusus.
Red. Humas Kanwil Kemenkumham Aceh
#KanwilAcehPastiBereh
#pastiwbk
#KumhamPasti