Banda Aceh – Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh, Meurah Budiman menyambut baik gagasan terkait dengan pembahasan perencanaan mengenai zakat sebagai pengurang pajak penghasilan, sebagai landasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang zakat sebagai pengurang pajak penghasilan.
Hal tersebut diutarakannya saat menerima kunjungan Asisten I Setda Aceh (M. Jafar), Kakanwil DJP Aceh (Imanul Hakim), Ketua Baitul Mal (Nazaruddin A. Wahid), beserta rombongan di ruangan kerjanya, Senin (20/12/2021).
Dalam kesempatan tersebut, Meurah Budiman mengakui Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang zakat sebagai faktor pengurang jumlah pajak penghasilan terutang merupakan hal baik yang harus didorong bersama.
“Tentunya kita dukung, kita memiliki tenaga perancang peraturan perundang-undangan yang mempunyai kredibilitas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya sehingga dapat memberikan pendampingan dan masukan terkait hal tersebut,” ujar Meurah Budiman.
Sementara itu, Kakanwil DJP Aceh, Imanul Hakim mengatakan pihaknya secara konsisten terus berupaya mewujudkan hal tersebut. Ia mengakui telah dilakukan pembahasan di pusat dan tinggal menunggu hasil.
“Tinggal menunggu hasil karena sudah dibahas di pusat, DJP Aceh akan mendukung Pemerintah Aceh, dalam upaya mendorong zakat sebagai elemen pengurang nilai pajak, dan siap berkolaborasi dengan pihak terkait,” ujar Imanul Hakim.
Gagasan ini diharapkan dapat menekan angka kemiskinan dengan menggerakkan sektor ekonomi produktif dan investasi di Bumi Serambi Mekah. Asisten I Setda Aceh, M Jafar mengungkapkan kekhususan dan keistimewaan Aceh diharapkan dapat mempercepat RPP ini dapat diberlakukan.
"Sistem dan kebijakan berkaitan dengan ini mindset-nya agar orang yang telah wajib zakat dapat berkontribusi pada penerimaan negara. Semoga keistimewaan Aceh dapat mempercepat hal ini," tutupnya.
Red. Humas Kanwil Kemenkumham Aceh
#KemenkumhamAceh
#KanwilAcehPastibereh
#pastiwbk
#KumhamPasti