BANDA ACEH – Sebagai Provinsi yang memiliki keistimewaan dan otonomi khusus, dan sebagai amanah yang tertuang dalam MoU Helsinki, Aceh memiliki sebuah lembaga yang memangku kewibawaan dan kewenangan dalam membina serta mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, upacara-upacara adat, yakni Lembaga Wali Nanggroe. Dalam kaitannya terkait sinergitas antar lembaga, Kepala Kantor Wilayah Aceh, Heni Yuwono, Bc.IP., S.Sos., M.Si., Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Sasmita, S.H., M.H., Plt. Kepala Divisi Administrasi, Drs. Mahyadi, S.H., Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Irfan, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian Humas, RB, dan TI, Ida Meilani, S.H., M.H., serta Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, Muhammad Hatta,S.H., melakukan audiensi dan kunjungan ke Lembaga Wali Nanggroe pada Rabu Sore (13/01).
Audiensi berlangsung di Gedung Katibul Wali (Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe) dan disambut langsung oleh Paduka Yang Mulia (PYM) Wali Nanggroe Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar. Pertemuan ini secara garis besar membahas terkait penghormatan terhadap adat, tradisi sejarah, dan tamadun Aceh. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah sesuai target kinerja tahun 2021, yang salah satunya ialah pemajuan hukum dan pemenuhan serta penghormatan Hak Asasi Manusia, dilibatkannya Lembaga Wali Nanggroe menjadi salah satu tonggak sejarah yang penting dan merupakan wujud Koordinasi, Integrasi, dan Sinergitas antar lembaga.
Kearifan yang telah melekat erat di Masyarakat Aceh dewasa ini telah menjadi sejumlah hadih maja, di antaranya meulangga hukom raya akibat, meulangga adat male bak donya. “Harmonisasi hukum adat dan hukum nasional inilah yang perlu senantiasa dilakukan secara berkesinambungan agar terwujud kondusivitas masyarakat Aceh yang taat hukum”, pungkas Kepala Kantor Wilayah.
Red. Humas Kanwil Kemenkumham Aceh