Banda Aceh - Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh beserta 37 Unit Pelaksana Teknis (UPT) menggelar Penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas, Senin (24/1/2023) di Hotel Grand Permata Hati, Banda Aceh.
Pada kesempatan itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh Meurah Budiman secara terang-terangan menegaskan bahwa, kegiatan pembangunan zona integritas ini bukan sekedar formalitas dan seremonial semata.
Ia meminta seluruh Kepala Satuan Kerja beserta jajarannya untuk benar-benar menyukseskan pembangunan zona integritas dengan bekerja sesuai dengan target kinerja, guna memastikan seluruh sasaran dapat tercapai dengan baik dan berkualitas.
"WBK/WBBM bukan hanya sebuah predikat semata, namun hal tersebut merupakan bukti bahwa seluruh entitas pada Kemenkumham Aceh telah menjalankan amanat undang-undang dalam memberikan dan menjamin pelayanan publik yang baik," ungkapnya.
Lebih lanjut. Meurah juga mengingatkan, pada tahun 2023, Kementerian Hukum dan HAM telah menetapkan 116 (seratus enam belas) target kinerja, dimana 77 (tujuh puluh tujuh) diantaranya merupakan target kinerja di tingkat pusat dan 39 (tiga puluh sembilan) lainnya merupakan target kinerja pada satuan kewilayahan.
"Sehingga, penandatanganan komitmen bersama ini merupakan sebuah upaya untuk mengukuhkan komitmen seluruh pegawai Kementerian Hukum dan HAM Aceh agar bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan," sambungnya.
kegiatan ini dihadiri langsung oleh Para Kepala Divisi, Pejabat Administrator, serta Kepala UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi di seluruh Aceh. Sedangkan seluruh pegawai, mengikuti secara virtual.
Penandatanganan ini disaksikan langsung oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, dan Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I Kemenpan RB. Pada kesempatan ini juga dilaksanakan Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023 terhadap 24 Organisasi Bantuan Hukum.
Setelah kegiatan ini, seluruh Kepala UPT mendapatkan penguatan dari Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I Kemenpan RB, Akhmad Hasmy.
Red. Humas Kanwil Kemenkumham Aceh
#KemenkumhamAceh
#KanwilAcehPastiBereh
#pastiwbk
#KumhamSemakinPasti
