BANDA ACEH – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Aceh, Meurah Budiman, menghadiri kegiatan kuliah umum dengan tema "Mengukuhkan Spirit Kebangsaan dalam Bingkai Kebhinekaan", Rabu (20/11/2024).

Acara ini diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Himadikwara) dan berlangsung di Gedung Auditorium Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Syiah Kuala (USK), Banda Aceh.

Kuliah umum ini menjadi bagian dari rangkaian acara Gelora Kebangsaan VIII yang digelar selama tiga hari mulai 18 hingga 20 November 2024. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan di kalangan mahasiswa, dengan memperkenalkan berbagai perspektif tentang pentingnya menjaga kebhinekaan di Indonesia.

Acara dimulai dengan pembacaan laporan oleh Ketua Panitia, Dr. Irwan Putra, M.Pd., yang menjelaskan tujuan dan harapan dari kegiatan tersebut. Selanjutnya, sambutan diberikan oleh Prof. Dr. Mustanir, M.Sc., yang sekaligus membuka acara secara resmi. Dalam sambutannya, Prof. Mustanir menyampaikan pentingnya memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam kegiatan tersebut, Meurah Budiman diberi kesempatan untuk menyampaikan materi kuliah umum tentang wawasan kebangsaan. Ia menekankan pentingnya memperkuat semangat kebangsaan dalam bingkai kebhinekaan yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia.

"Sebagai bangsa yang majemuk, kita harus bisa merayakan perbedaan dan menjaga persatuan. Kebhinekaan adalah kekuatan kita, bukan pemecah belah," ujar Meurah.

Selain Kakanwil, acara ini juga menghadirkan pemateri lainnya, di antaranya AKBP Ruslan Syafe’i dari Polda Aceh, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, Marthunis, ST., D.E.A., serta anggota Komisi III DPR-RI yang mengikuti acara secara virtual.

Pemateri-pemateri ini berbagi pandangan mengenai bagaimana setiap elemen masyarakat, terutama generasi muda, dapat berkontribusi dalam memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia.

Hadir dalam acara tersebut juga Drs. Abu Bakar, M.Si., Wakil Dekan III FKIP USK, serta Dr. Muhammad Yunus, S.Pd., M.Pd., Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Mereka turut mendampingi para pemateri dan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kuliah umum tersebut.

Acara ini mendapat sambutan antusias dari mahasiswa, khususnya mahasiswa FKIP USK yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) FKIP, dan Himadikwara. Mereka menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap upaya memperkenalkan nilai-nilai kebangsaan yang dapat mempererat persatuan bangsa.

Di akhir acara, Meurah mengungkapkan rasa bangganya terhadap semangat kebangsaan yang ditunjukkan oleh para mahasiswa.

"Saya berharap kegiatan seperti ini terus berlanjut agar kita dapat lebih menyadari pentingnya menjaga kebhinekaan, serta memupuk rasa cinta tanah air dan kesatuan bangsa," tambahnya.

Gelora Kebangsaan VIII di FKIP USK ini bukan hanya sekadar acara rutin tahunan, tetapi juga menjadi wadah untuk menumbuhkan semangat kebangsaan di kalangan generasi muda, sekaligus mengingatkan bahwa persatuan dalam kebhinekaan adalah kunci menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

BANDA ACEH – Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh, Meurah Budiman, mengikuti kegiatan Kick-Off Meeting pelaksanaan Audit Transisi Kementerian Hukum dan HAM secara virtual, bertempat di ruang rapat Kadiv Administrasi, Selasa (19/11/2024).

Acara dibuka langsung oleh Inspektur Jenderal Kemenkumham, Reynhard Silitonga, dengan arahan dari Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Nico Afinta. Kick-Off Meeting ini merupakan bagian dari proses transisi organisasi Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

Dalam peraturan tersebut, Kementerian Hukum dan HAM mengalami perubahan struktural, yang akan dibagi menjadi tiga kementerian terpisah: Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketiga kementerian tersebut akan berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Sebagai bagian dari perubahan ini, Inspektorat Jenderal Kemenkumham bertugas untuk melakukan audit transisi, yang mencakup pengelolaan anggaran, aset, dan sumber daya manusia di lingkungan Kemenkumham.

Hasil audit ini nantinya akan dilaporkan kepada Menteri atau Menteri Koordinator yang baru terbentuk setelah penataan organisasi.

kegiatan ini juga dihadiri oleh Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia, Direktur Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum BPKP, serta para Sekretaris Unit Utama Kemenkumham. Para Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham dari seluruh Indonesia juga ikut serta dalam acara ini.

Dalam kesempatan tersebut, Meurah menyampaikan bahwa audit transisi ini sangat penting untuk memastikan kelancaran proses perubahan struktur organisasi di Kementerian Hukum dan HAM.

"Kami berharap dengan adanya audit ini, seluruh proses transisi dapat berjalan dengan lancar, dan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kinerja Kemenkumham di masa depan," ujar Ia.

Meurah juga menegaskan bahwa audit ini akan membantu dalam memastikan bahwa seluruh sumber daya yang ada dapat dikelola dengan baik dan efisien.

"Penataan organisasi ini tentu membawa tantangan tersendiri, namun di Kemenkumham Aceh siap untuk menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab," tambahnya.

Kegiatan Kick-Off Meeting ini diharapkan dapat menjadi langkah awal yang baik dalam pelaksanaan audit transisi yang akan mempengaruhi masa depan organisasi Kemenkumham di seluruh Indonesia.

BANDA ACEH – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh melantik dan mengambil sumpah 27 Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris yang berlangsung di Aula Kantor Wilayah, Senin (18/11/2024).

Dalam sambutannya Meurah menyebutkan, saat ini ada 215 Notaris di Aceh, oleh karena itu perlu MPD yang baru dilantik ini dapat menjadi energi baru dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris nantinya.

“Fungsi pengawasan kepada Notaris ditujukan agar dalam menjalankan jabatannya Notaris senantiasa mematuhi ketentuan peraturan perundan undangan yang berlaku. Karena bila seorang Notaris terbukti melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi,” sebut Meurah.

Meurah pun berharap kepada Majelis Pengawas Daerah yang terdiri dari unsur Pemerintah, unsur Notaris dan unsur Akademisi dapat terus bersinergi dan berkolaborasi dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris.

“Jika ada permasalahan, Bapak Ibu MPD tetap melakukan komunikasi, koordinasi dengan Majelis Pengawas Wilayah (MPW), selanjutnya kita berkolaborasi dengan Majelis Pengawas Pusat, sebagaimana uraian tugas kita,” harap Meurah.

Meurah menambahkan, setiap anggota MPD yang dilantik harus adaptif terhadap kondisi dan regulasi yang mengatur tugas pokok MPD. Maka, Ia pun meminta untuk terus meningkatkan kemampuan dan kompetensi.

“Setelah dilantik sebagai anggota MPD, sudah wajib bagi bapak untuk meningkatkan kemampuan, kompetensi, dan pelajari semua hal yang berkaitan dengan tugas kita,” lanjutnya.

Adapun 27 Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris yang dilantik hari ini berasal dari wilayah kerja Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Utara.

BANDA ACEH – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Aceh menggelar kegiatan harmonisasi dan sinkronisasi rancangan qanun Kabupaten Simeulue Tahun 2024. Acara ini dilakukan sebagai bagian dari proses perbaikan dan penyelarasan peraturan daerah, khususnya terkait perubahan atas Qanun Nomor 4 Tahun 2017 mengenai hak keuangan dan administratif bagi pimpinan serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue, serta rancangan qanun mengenai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Fulawan. Acara berlangsung di Aula Kantor Wilayah pada Selasa (12/11/2024).

Hadir dalam kegiatan ini Kepala Bidang Hukum Kemenkumham Aceh, Hendri Rahman, Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, Nurdani, beserta tim perancang perundang-undangan dari Kanwil Kemenkumham Aceh. Sementara itu dari Kabupaten Simeulue, hadir di antaranya Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Simeulue, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Setwan DPRK Simeulue beserta jajaran.

Dalam sambutannya, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM melalui Kepala Bidang Hukum, Hendri Rahman menyampaikan pentingnya harmonisasi qanun untuk memastikan kesesuaian antara peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ia menekankan bahwa kegiatan ini bertujuan menghindari potensi benturan atau tumpang tindih peraturan yang dapat menghambat implementasi kebijakan di Kabupaten Simeulue.

“Kegiatan harmonisasi ini merupakan langkah penting dalam memastikan qanun yang disusun benar-benar selaras dengan ketentuan nasional dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di tingkat daerah,” ungkap Hendri.

Proses harmonisasi ini juga mencakup penyempurnaan bahasa hukum dan redaksi dalam rancangan qanun agar tidak menimbulkan multi-tafsir atau kerancuan saat diterapkan. Bahasa dalam regulasi harus jelas, karena aturan hukum yang ambigu justru dapat menjadi sumber masalah di kemudian hari.

Kegiatan ini diharapkan selesai dalam beberapa tahap konsultasi hingga semua pihak terkait sepakat pada versi final dari rancangan qanun yang akan diusulkan. Langkah ini diambil agar peraturan yang ditetapkan nantinya dapat langsung diimplementasikan secara efektif di Simeulue, mendukung pembangunan daerah dan peningkatan layanan publik.

BANDA ACEH – Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh, Meurah Budiman, melantik dan mengambil sumpah janji kepada satu orang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta tujuh orang Pejabat Fungsional Tertentu (JFT). Acara pelantikan ini berlangsung di Aula Bangsal Garuda, Senin (11/11/2024)

Dalam sambutannya, Meurah Budiman menjelaskan bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah ini penting untuk menegaskan keabsahan pelaksanaan tugas PPNS. Hal ini sejalan dengan Pasal 75 ayat (2) KUHAP yang memberikan kewenangan kepada PPNS dalam penegakan hukum pidana.

"Pejabat PPNS memiliki peran yang sangat strategis dalam penegakan hukum. Walaupun kewenangan yang dimiliki oleh PPNS setara dengan penyidik Polri, namun peran dan tugas mereka berbeda," ujar Meurah Budiman.

Meurah Budiman berharap, dengan hadirnya PPNS di lingkungan kerja, dapat menambah kekuatan dalam menangani penyalahgunaan kewenangan yang mungkin terjadi.

"Tugas kita adalah untuk mendampingi dan memastikan tidak ada penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan tugas di tempat kerja," tambahnya.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh juga mengingatkan para pejabat yang baru dilantik untuk terus meningkatkan kinerja mereka.

"Kolaborasi dengan instansi penyidik lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan, sangat penting. Kita harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari penyimpangan," ungkapnya.

Meurah Budiman juga memberikan pesan kepada pejabat fungsional tertentu (JFT) yang dilantik. Menurutnya, jabatan fungsional bukanlah sekadar pelengkap organisasi, tetapi harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi.

"Jangan hanya fokus pada sistem administrasi yang ada, tetapi lebih penting bagaimana kita dapat memberi kontribusi nyata untuk perkembangan organisasi dan pelaksanaan tugas yang lebih efektif," tegas Meurah Budiman.

Dalam kesempatan tersebut, Ia juga menekankan peran penting Penyuluh Hukum dan Analis Keimigrasian.
"Tugas Penyuluh Hukum dan Analis Keimigrasian bukan hanya sekadar datang ke kantor, tetapi mereka harus dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul dan membantu organisasi dalam penyelesaian sengketa," kata Meurah.

Kakanwil mengingatkan bahwa sebagai pejabat fungsional, setiap individu memiliki tanggung jawab besar dalam menyelesaikan masalah internal organisasi.

"Tugas ini bukanlah pekerjaan yang ringan, namun kita harus mampu menjalankannya dengan baik demi kelancaran dan kemajuan organisasi," lanjutnya.

Ia juga berharap agar seluruh pejabat yang baru dilantik dapat berkolaborasi dengan baik di tempat kerja masing-masing.

"Para Kepala Kantor Imigrasi dan pejabat lainnya harus memberikan dukungan dan motivasi kepada pejabat baru untuk meningkatkan kompetensi mereka," harap Meurah Budiman.

Pelantikan ini turut dihadiri oleh Kepala Divisi Keimigrasian Ujo Sujoto, pejabat manajerial dan non manajerial, serta Kepala Satuan Kerja di wilayah Kota Banda Aceh dan Aceh Besar.

Pejabat PPNS yang dilantik berasal dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Republik Indonesia yang wilayah kerjanya mencakup seluruh Indonesia.

Sementara itu, pejabat fungsional tertentu (JFT) yang dilantik berasal dari Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh, Kantor Imigrasi Banda Aceh, Kantor Imigrasi Takengon, dan Kantor Imigrasi Lhokseumawe.

Meurah menutup sambutannya dengan ucapan selamat dan harapan agar semua pejabat yang baru dilantik dapat mengemban tugas dengan penuh amanah, integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab.

"Semoga Anda semua dapat mewujudkan cita-cita keadilan bagi masyarakat," tutupnya.