Banda Aceh - Rakhmat Renaldy, Kadiv Administrasi mengatakan bahwa Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh akan terus berkontribusi dalam mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih Kementerian Hukum dan HAM sejak tahun 2009.
“Kemenkumham secara berturut-turut meraih opini WTP yang ke-14 kali didapatkan sejak tahun 2009. Kita harus mempertahankan ini,” ujar Rakhmat, Jumat (11/8/2023) di Aula Bangsal Garuda.
Setelah selama 9 hari melakukan pemeriksaan, BPK RI dan Kemenkumham Aceh melaksanakan exit meeting pemeriksaan atas manajemen aset tahun anggaran 2022 - semester I 2023 di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh.
Lebih lanjut, Rakhmat meminta seluruh satuan kerja untuk proaktif dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Nantinya, hasil rekomendasi ini menjadi dasar dalam menyelesaikan pelaporan pengelolaan keuangan dan aset.
“Agar kiranya kita sama-sama melakukan upaya koreksi, pemeliharaan, dan perawatan aset. Titik esensi berkaitan pemanfaatan, sampai ada beberapa aset yang ada pemanfaatan, artinya pengelolaannya harus tuntas,” harapnya.
Disamping itu, Iwan Gunawan, Wakil Penanggung Jawab II BPK RI saat pembacaan resume hasil pemeriksaan memberi masukan untuk peningkatan kinerja anggaran setelah melakukan pemeriksaan di 5 satuan kerja yaitu, Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh, Kantor Imigrasi Sabang, Lapas Lhokseumawe, Lapas Banda Aceh, dan Kantor Imigrasi Banda Aceh.
“BPK mendorong untuk pengelolaan barang milik negara dan keuangan agar kualitas semakin baik,” ungkap Iwan.
Exit meeting ini dihadiri oleh tim pemeriksa BPK RI, pimpinan tinggi pratama, pejabat struktural Kemenkumham Aceh, Kepala UPT di seluruh Aceh baik yang mengikuti langsung maupun secara virtual, dan sejumlah peserta rapat lainnya.
Terakhir, Rakhmat Renaldy menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajaran Unit Utama dan Kantor Wilayah yang telah berkontribusi selama pemeriksaan sehingga seluruh rangkaian berjalan baik dan lancar.
“Terima kasih kepada tim pendamping dari Setjen, Ditjen Pemasyarakatan, Ditjen Imigrasi, dan seluruh satuan kerja yang telah mendukung pemeriksaan ini. Walaupun dilakukan di 5 satker sebagai sampel, namun kita berharap itu sudah cukup mewakili satker di wilayah Aceh,” tutupnya.
#KemenkumhamAceh
#KanwilAcehPastiBereh
#pastiwbk
#KumhamSemakinPasti
