SAHLI BIDANG PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI MELAKUKAN PEMBINAAN KINERJA DAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KANWIL KEMWNKUMHAM ACEH

Rabu (12/02/2020) Bertempat di Aula Bangsal Garuda, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh mengadakan Kegiatan Pembinaan Kinerja Dan Pembangunan Zona Integritas Di Lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh.
Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan kunjungan kerja Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi beserta tim Pembina Wilayah I dalam hal penguatan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh tahun 2020.
Kegiatan diawali dengan penayangan video capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh dan Pertunjukan Yel-yel WBK Kanwil Kemenkumham Aceh. Kemudian sebagai Pembuka kegiatan sekaligus ucapan selamat datang, Kepala Kantor Wilayah Lilik Sujandi memaparkan capaian kinerja dan Aktivasi janji kinerja dalam bingkai keistimewaan dan kekhususan Aceh, dimana 31 dari 37 Satuan Kerja memenuhi batas nilai 95 Persen dalam kepatuhan Penganggaran, Output, Sasaran dan Efisensi 4 dari 31 Satker tersebut mendapatkan Nilai optimal 100 Persen. Selanjutnya Kakanwil juga memaparkan langkah yang akan dilaksanakan Kanwil Kemenkumham Aceh untuk terselenggaranya Corpu, yaitu dengan melaksanakan konsolidasi di tingkat Pimpinan dan sosialisasi, Pencanangan pelaksanaan CorpU, Launching Coaching Center dan Konsistensi dan Eksistensi CorpU yang merupakan bagian dari janji kinerja tahun 2020.
Kanwil Kemenkumham Aceh dalam melaunching Law and Human Rights Center juga akan meluncurkan Aplikasi Sistem Informasi Harmonisasi RAQAN, yaitu Harmonisasi Hukum Nasional dan Syariah atau Rancangan Qanun dan Reusam.

Selanjutnya Tim Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi Nugroho, yang juga selaku Ketua Tim Pembina Kinerja dan Pembangunan Zona Integritas Wilayah I memberikan arahan terkait Pembinaan dan penguatan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, dimana salah satunya reward yang diberikan kepada satker yang berhasil WBK yaitu mendapatkan intensif satu level diatas grade yang ada serta prkmosi jabatan bagi kepala satuan kerja. Dia juga mengatakan untuk mencapai semua itu harus ada teamwork yang bagus, jangan merasa hebat dari yang lain. Kemudian Nugroho juga menjelaskan dalam rangka memenuhi kriteria bentuk WBK, perlu dibuat dokumen before dan after, baik dokumen mati maupun hidup. Salah satu poin penilaian bagi satuan kerja yang dapat diajukan menjadi satker berpotensi WBK yaitu dari survei mandiri yang dilakuka oleh Balitbangkumham. Dimana Aplikasi survei tersebut mencakup Indeks Persepsi Korupsi, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Survei Integritas. Dia juga memaparkan faktor keberhasilan dan faktor penggugur/kegagalan WBK.

Acara dilanjutkan Pengarahan dari Inspektur Wilayah I selaku Tim Penilai Internal dan Kepala Biro Pengelolaan BMN yang menyampaikan hal-hal yang harus dipetakan resikonya dan rencana aksi tindak lanjut dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK.
Selanjutnya Acara juga diakhiri dengan Penyerahan Sertifikat Pelaksanaan Coorporate University tusi pengamanan bagi Ka. KPLP dan Ka.KPR

Kegiatan ini dihadiri para Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Kepala Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian dan Tim pembangunan Zona Integritas Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh.

Red. Humas Kanwil Kemenkumham Aceh

0808080808080808


Cetak   E-mail