PIMTI KANWIL KEMENKUMHAM ACEH MENGIKUTI EVALUASI KINERJA KANTOR WILAYAH DAN PERSIAPAN IDUL FITRI 1441 H OLEH SEKRETARIS JENDERAL

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh mengikuti Evaluasi Kinerja Kantor Wilayah Oleh Sekretariat Jenderal melalui Media Teleconference Senin (10/05/2020). Kegiatan diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Zulkifli di dampingi Kepala Divisi Administrasi Rudi Hartono, Kepala Divisi Pemasyarakatan Meurah Budiman, Kepala Divisi Keimigrasian Herdaus dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Sasmita.
Ada beberapa hal disampaikan oleh Sekretaris Jenderal, Bambang Rantam Sariwanto, yang pada intinya adalah WFH harus dilaksanakan dengan baik dengan tetap produktif dalam berkinerja, Pelayanan pada UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi harus memperhatikan protokol Pencegahan Penyebaran COVID-19, Tingkatkan pengawasan kantor wilayah terhadap UPT Pemasyarakatan dan TPI Imigrasi dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri, Tingkatkan pengawasan kantor wilayah terhadap UPT Pemasyarakatan dan TPI Imigrasi dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri, dan Tetap Stay at home sampai dengan 29 Mei 2020 sesuai dengan surat Sekretaris Jenderal, patuhi social dan physical distancing, gunakan masker dan jaga kebersihan dengan mencuci tangan.
Setelah gambaran penilaian Evaluasi Kinerja Kanwil Secara Umum di bahas oleh Sekretaris Jenderal, paparan penilaian Evaluasi Kinerja dibahas secara detail oleh masing-masing Kepala Biro dan Kapus Datin sesuai dengan bidangnya masing-masing, yang diawali oleh Kepala Biro Keuangan dan Kembali ditutup oleh Sekretaris Jenderal.
Kepala Biro Keuangan menyampaikan bahwa, ”Concern kepada perubahan ketentuan pada peraturan PPK dan Bendahara, terkait data di kantor wilayah yang telah disampaikan bahwa di tahun 2020 ini jumlah 23,35 % bendahara yang belum ter sertifikasi untuk segara di tindak lanjuti agar seluruhnya telah tersertifikasi sesuai dengan peraturan terbaru. kemudian untuk PPK sekitar 43,44% yang belum ter sertifikasi di kantor wilayah sama juga untuk segera di galakan sehingga seluruh nya juga tersertifikasi pada tahun 2020 ini. laksanakan 8 langkah-langkah strategis peningkatan IKPA (Indikator Pelaksanaan Anggaran) di tahun 2020 ini”.
Dilanjutkan dengan paparan dari Kepala Biro BMN, disampaikan bahwa, “Yang menjadi temuan oleh BPK pada tahun 2019 harus menjadi evaluasi untuk teman-teman di kantor wilayah, kemudian penyusunan RKBMN tahun 2022 saat ini yang telah dilaksanakan di 5 Kanwil pada bulan februari-maret, sedangkan untuk 28 kanwil sisanya akan dilaksanakan secepatnya melalui Teleconference, kita tidak boleh keluar dari ketentuan yang telah di tetapkan oleh instansi terkait yang berwenang atas pengaturan pengadaan barang dan jasa, terakhir tindak lanjuti 4 hal yang berhubungan dengan temuan BPK yang tadi disampaikan oleh pak sekjen.” Ungkap Kabiro BMN.
Kemudian paparan singkat Kepala Biro Kepegawaian, bahwa “Terkait Seleksi CPNS pelaksanaannya kita sesuaikan dengan yang telah ditentukan oleh BKN, sarana prasarana akan di sediakan oleh BKN Pusat sehingga kita tidak perlu menyediakan seperti yang lalu, kemudian terkait WFH kita harus melaksanakan segala kewajiban kinerja secara tuntas seperti absensi, jurnal harian, dan sumaker tetap dikelola oleh masing-masing pegawai dari rumah masing-masing”.
Selanjutnya Kepala Biro Umum yang sekaligus sebagai PLH Kepala Biro Humas menyampaikan, “saat ini biro umum masih melaksanakan donasi covid-19 sesuai dengan surat arahan sekretaris jenderal. Kedepannya biro umum akan melaksanakan standarisasi peralatan vcon bagi ke-33 kantor wilayah untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dan ketidak sesuaiam dalam pelaksanaan vcon - terkait ke humasan seluruh kantor wilayah yang telah melaksanakan atau terbentuk SIMAN agar mengoptimalkan pendokumentasian dan pempublikasian seluruh kegiatan nya masing-masing, dan yang belum tergabung dalam SIMAN untuk segera bergabung sesuai dengan instruksi yang telah sisampaikan.”
Sebelum ditutup Sekretaris Jenderal, Kepala Pusat Data dan Infomasi memaparkan, “seluruh data dikantor wilayah akan disatukan melalui satu data center yang ada dipusat yang nantinya dapat di akses melalui dashboard eksekutif sehingga dicapai kondisi satu data kemenkumham, yang mana saat ini dashboard eksekutif telah tersedia, kemudian seluruh website di kantor wilayah kemenkumham terutama yang mamakai jasa pihak ke tiga untuk segera di relokasi hosting nya menjadi di data center kemenkumham, begitu pula dengan server data center untuk segera di relokasi menjadi satu di pusat yang kedepannya akan kita arahkan menjadi development center, dan langkah terakhir nya adalah melaksanakan integrasi data yang mana seluruh langkah diatas bertujuan untuk meningkatkan efesiensi anggaran.” Pungkas Kapusdatin.
Menutup Kegiatan ini Sekretaris Jenderal menyampaikan bahwa seluruh Kepala Divisi di Kantor Wilayah harus menghilangkan ego sektoral dan mengutamakan kemajuan organisasi sehingga Kantor Wilayah tetap mampu melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik, sebelum diakhiri Kepala Biro Perencanaan sebagai moderator memberikan kesempatan kepada Kantor Wilayah yang ingin melayangkan pertanyaan kepada para Kepala Biro terkait hasil Penilaian Evaluasi Kinerja Kantor Wilayah ini.

 

1111

Cetak