Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh mengikuti Penguatan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM oleh Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi Nugroho di Aula Kantor Wilayah, Rabu (23/9/2020). Kegiatan ini diawali dengan Laporan dari Kepala Kantor Wilayah Aceh Zulkifli yang mengikuti kegiatan ini secara virtual ditempat terpisah.
Dalam laporannya Zulkifli menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkumham Aceh mengusulkan 34 Satuan Kerja (Satker) ke Tim Penilai Internal (TPI), Satker yang lolos untuk diusulkan ke TPN sebanyak 21 Satker untuk dapat mengikuti babak selanjutnya dalam memperoleh predikat WBK. Kanwil meminta kepada seluruh Satker yang diusulkan oleh TPI ke TPN untuk mengamankan komponen hasil dengan selalu memantau pelaksanaan survei baik yang dilaksanakan oleh Menpan maupun oleh Balitbangkumham sehingga kriteria baik IKM dan IKP dapat terpenuhi.
Kakanwil melanjutkan bahwa perubahan yang telah dilaksanakan di Kantor Wilayah meliputi, yaitu : Merevitalisasi Law Center, Membentuk CorpU, Telah dibuat managemen gerbang 3 pintu layanan, adanya parkir valet, serta Pelatihan mandiri bagi para petugas layanan. Kantor wilayah sebagai pembina pembangunan ZI menuju wbk bagi satker, secara kontinyu melaksanakan pendampingan dan penguatan bagi satker yang diusulkan ke TPN.
Selanjutnya kegiatan yang dimoderatori oleh Kepala Bagian Program dan Humas Mahyadi ini dilanjutkan dengan pemutaran video pembangunan ZI dari Kantor Wilayah, Lembaga Pemasyarakatan IIB Kuala Simpang dan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe.
Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan paparan penguatan pembangunan ZI dari staf ahli menteri bidang penguatan reformasi birokrasi Nugroho. Dalam paparannya Nugroho menyampaikan rangkaian tahapan penilaian TPN kepada satker-satker yang diusulkan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, mulai tahapan Pengusulan satker atau unit kerja, pengecekan minimum requirements, validasi pengajuan unit kerja, Pelaksanaan survei dan mystery shopper, evaluasi melalui lapangan maupun via teleconference, Panel Tim Kemenpan, Verifikasi oleh KPK dan ORI, Panel Tim Penilai Nasional dan Penyampaian hasil Evaluasi yang menentukan Unit Satker yang meraih predikat WBK dan WBBM.
Nugroho juga memberikan evaluasi serta penguatan pada layanan yang harus disiapkan satker dalam menghadapi survey oleh TPN. Fokus aspek survei TPN meliputi prosedur/alur layanan, persyaratan layanan, biaya layanan, waktu/jam layanan, jangka waktu penyelesaian, petugas/aplikasi layanan. Kemudian Fokus aspek survei TPN lainnya meliputi kejujuran petugas, diskriminasi layanan, kecurangan dalam layanan, pemberian imbalan, pungutan liar dan praktik calo/biro jasa. Adapun Sarana dan Prasana juga menjadi fokus aspek survei TPN.
Kegiatan ini diikuti oleh tim kelompok kerja pembangunan ZI Kantor wilayah serta 20 Unit Pelaksana Teknis yang diusulkan ke TPN melalui Virtual meeting dari UPT masing-masing.
Red. Humas Kanwil Kemenkumham Aceh
#KumhamPasti