Home

Profil

Satuan Kerja

Produk Hukum

Layanan Publik

Pusat Informasi

Survey IKM

Pencarian Data

prlk1 prlk2

Banda Aceh - Senin 31 Oktober, Partai Daerah Aceh disingkat dengan PD Aceh merupakan pendaftar pertama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh ,sebagai  Partai Politik Lokal yang akan bertarung dalam Pemilu 2019, Partai Politik Lokal tersebut langsung didaftarkan oleh Ketua Umum PD Aceh yaitu : Ketua Umum Jamaluddin , S.Pd.I., M.A.  dan Sekretaris Jenderal Tengku Razuan beserta rekan, adapun permohonan tersebut di terima oleh Sekretaris Panitia Partai Politik Lokal Aceh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Aceh yaitu Saudara Ziki Zulkarnen, S.H.,M.H. berkaitan dengan permohonan yang diajukan Pihak PD Aceh juga menyerahkan Dokumen Kepengurusan sebanyak 18 Kepengurusan ditingkat Kabupaten/Kota dan 126 Kepengurusan ditingkat Kecamatan hal ini merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh Partai yang ingin berbadan hukum yaitu harus terdapatnya 50% kepengurusan di tingkat kabupaten /Kota dan 25% ditingkat Kecamatan.Selanjutnya Kamis (03/11) Partai Gabungan Rakyat Aceh Mandiri (GRAM) juga mendaftarkan partainya untuk ikut meramaikan kompetisi dalam pemilu 2019. Partai GRAM didaftarkan langsung oleh salah seorang Dewan pendiri H.T. Bahrum Manyak, Ketua Partai Tarmidinsyah Abu Bakar, S.E, Sekretaris Chairul Muhar Dhani , S.E., serta pengurus lainnya dengan menyerahkan dokumen kepengurusan sebanyak 12 Kepengurusan ditingkat Kabupaten/Kota dan 51 kepengurusan ditingkat Kecamatan.

prlk3 prlk4

 Namun sebelum menjadi kontestan pemilu pada Pemilu 2019, PD Aceh dan GRAM harus melalui tahapan – tahapan  yang diatur oleh peraturan Perundang-undangan terkait dengan harus adanya  badan hukum setiap partai peserta pemilu, hal ini menjadi kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh ada pun tahapan-tahapan tersebut yaitu :

$11.       Melakukan Verifikasi Administrasi, terkait dengan Surat Permohonan Pendaftaran Partai, Akta Notaris, Serta Surat Keputusan Tentang Kepengurusan Partai Politik Lokal;

$12.       Melakukan Verifikasi Faktual terhadap  berkas yang diajukan , yang terkait dengan kesekretariatan dan kepengurusan di tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan.

Dalam hal perserta Pemilu, PD Aceh maupun GRAM juga nantinya harus melewati tahapan-tahapan yang ditentukan oleh KIP Aceh sebagai peserta Pemilu untuk tahun 2019. (Ziki&Her-Humas Kanwil Aceh)

prlk5